Dari Km 0 (Nol), Ujung Barat Indonesia: Mencari Makna Di Balik Data

Abstract

Permasalaham mengenai akurasi dan data tunggal untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi isu klasik sekaligus kontemporer. Kepentingan egosektoral dan politis menjadi hambatan utama untuk menciptakan data tunggal yang bisa dijadikan sebagai rujukan utama untuk perencanaan strategis dan pelaksanaan program yang tepat sasaran. Bahwa regsosek ini merupakan salah satu langkah dalam upaya reformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menelisik mekanisme dan proses bisnis Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kabupaten Aceh Besar. Proses pendataan data di lapangan memiliki berbagai tantangan yang tidak mudah, keandalan instrumen, bentang alam yang luas serta pendekatan kepada masyarakat menjadi kendala yang sering di jumpai di lapangan. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara mendalam, observasi partisipatif dan Focus Group Discussion (FGD). Data penelitian di analisis dengan menggunakan pendekatan analisis interaktif antara temuan data penelitian, hasil lapangan, analisis dan kesimpulan. Temuan penelitian ini, pertama; proses bisnis Regsosek bisa dijadikan sebagai rintisan jalan untuk mendapatkan data tunggal yang dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan pada level Kementerian/ Lembaga agar lebih efektif dan efisien. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa penambahan instrumen (Quesioner dan platform) di tengah sensus sangat menyulitkan petugas lapangan. Ketiga; data yang dikumpulkan dan diolah oleh Badan Pusat Statistik memiliki akurasi tinggi, data di validasi dari level mikro sampai makro oleh petugas lapangan. Keempat; data Regsosesk ini cukup valid untuk dijadikan sebagai baseline data pembangunan nasional. Kelima ; Berbagai Kementerian/ Lembaga bisa menggunakan data Regsosesk ini untuk kepentingan strategis dan operasional (program). Keenam : perlu apresiasi yang tinggi kepada BPS dan petugas lapang yang telah mencurahkan tenaga dan waktunya untuk data pembangunan nasional.