ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DAN POLA ALOKASI BELANJA DAERAH

Abstract

ABSTRAK Tujuan-Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adakah pola alokasi belanja tertentu dalam hubungan dengan keterjadian korupsi pemerintah daerah.Design/Metodologi/Pendekatan- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis komparasi terhadap perencanaan belanja pemerintah daerah dengan nilai indeks persepsi korupsi diatas rata-rata dengan pemerintah daerah dengan nilai indeks persepsi korupsi dibawah rata-rata. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa lampiran APBD masing-masing kelompok pemerintah daerah tersebut.Temuan- Pola alokasi belanja tertentu pada pemerintah daerah dengan nilai IPK di bawah rata-rata. Pola alokasi tersebut dibedakan menjadi tiga level pola alokasi belanja. Pada level tiga pola alokasi belanja tertentu terdapat pada belanja hibah, belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan contoh pola alokasi belanja pada level empat terdapat pada belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi, belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat, honorarium PNS, honorarium non PNS, belanja jasa kantor, belanja makanan dan minuman dan belanja modal peralatan dan mesin. Contoh pola alokasi belanja pada level 5 terdapat pada belanja jasa narasumber atau tenaga ahli, belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan, belanja makanan dan minuman kegiatan dan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor.Batasan/Implikasi-Penelitian ini memiliki implikasi pada praktisi auditor dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk lebih waspada pada pola belanja tertentu pada pemerintah daerah.Keterbatasan dalam penelitian ini ialah tidak melakukan penelitian langsung pada keempat pemerintah kota yang menjadi objek penelitian, yaitu Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pekanbaru.Originalitas/Nilai-alokasi belanja tertentu pada perencanaan belanja dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kewaspadaan atas tindak pidana korupsi pada belanja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini menghubungkan faktor kapabilitas pejabat daerah dalam menentukan perencanaan belanja daerah yang beresiko adanya tindak pidana korupsi.