Konflik pengelolaan sampah menarik untuk diteliti, karena permasalahan ini dapat menimbulkan biaya yang tinggi apabila tidak segera diselesaikan. Bantargebang sebagai proyek pemerintah dalam hal penanggulangan sampah di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi merupakan suatu proyek yang melibatkan masyarakat sekitarnya karena dapat berdampak positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui sejarah konflik pengelolaan sampah DKI Jakarta, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, menganalisis penyebab timbulnya konflik pengelolaan sampah DKI Jakarta, dan memberikan alternatif solusi penyelesaian konflik sampah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan konflik pengelolaan sampah di wilayah DKI Jakarta melibatkan para pihak, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi D DPRD DKI Jakarta, PT Godang Tua Jaya, dan Komisi A DPRD Kota Bekasi. Faktor penyebab konflik antara lain pengelolaan TPA Bantargebang dinilai berbagai kalangan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, adanya ketidakharmonisan dan ketidakmampuan pihak pengelola dalam mengolah sampah, serta belum berjalannya sistem pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF). Pengelolaan sampah perlu membangun teknologi sampah ramah lingkungan karena payung hukumnya sudah ada, seperti Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di dalam Kota. Kata
CITATION STYLE
Mohamad Mulyadin, R., Ariawan, K., & Iqbal, M. (2018). CONFLICT OF WASTE MANAGEMENT IN DKI JAKARTA AND ITS RECOMENDED SOLUTIONS. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 15(2), 179–191. https://doi.org/10.20886/jakk.2018.15.2.179-191
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.