Bordered by Nickel: Multi-Impact of Mining Governance on the Konawe–North Konawe Boundary, Indonesia

Abstract

Decentralization in Indonesia is designed to strengthen local development. Yet, the prolonged boundary dispute between Konawe and North Konawe Regencies reveals a governance paradox in which resource abundance within contested territories generates cascading multidimensional impacts. This qualitative case study employs purposive sampling of government officials, electoral supervisors, community leaders, and industry actors, with data collected through semi-structured interviews, field observations, and documentary analysis, and processed in NVivo 12 using iterative coding. The findings demonstrate that unresolved territorial fragmentation, compounded by intensive nickel mining, produces a multi-impact cascade: environmental degradation manifested in flooding, soil erosion, water and air pollution; economic uncertainty that constrains welfare distribution; social tensions arising from labor absorption and demographic shifts; political vulnerabilities such as duplication risks in the Final Voters List (DPT); and governance stagnation in land administration and investment. By advancing the concept of local spatial geopolitics of mining, this study shows how boundary disputes create a governance vacuum that amplifies ecological, economic, social, political, and administrative risks, and calls for joint-boundary management mechanisms, strengthened environmental regulation, and coordinated law enforcement to restore legitimacy and resilience in mining regions.Desentralisasi di Indonesia dirancang untuk memperkuat pembangunan daerah. Namun, sengketa batas wilayah yang berkepanjangan antara Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara mengungkapkan paradoks tata kelola, di mana kelimpahan sumber daya di wilayah yang disengketakan justru menimbulkan dampak multidimensi yang berantai. Studi kasus kualitatif ini menggunakan teknik purposive sampling terhadap pejabat pemerintah, pengawas pemilu, tokoh masyarakat, dan pelaku industri. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, serta analisis dokumen, dan diolah menggunakan NVivo 12 dengan iterative coding. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi wilayah yang belum terselesaikan, diperparah oleh aktivitas pertambangan nikel yang intensif, menghasilkan rangkaian multi-dampak: degradasi lingkungan berupa banjir, erosi tanah, serta pencemaran air dan udara; ketidakpastian ekonomi yang membatasi distribusi kesejahteraan; ketegangan sosial akibat penyerapan tenaga kerja dan perubahan demografi; kerentanan politik seperti risiko duplikasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); serta stagnasi tata kelola dalam administrasi pertanahan dan investasi. Dengan mengembangkan konsep geopolitik spasial lokal pertambangan, studi ini menunjukkan bahwa sengketa batas wilayah menciptakan kekosongan tata kelola yang memperbesar risiko ekologis, ekonomi, sosial, politik, dan administratif. Penelitian ini merekomendasikan mekanisme pengelolaan batas bersama, penguatan regulasi lingkungan, serta penegakan hukum yang terkoordinasi untuk memulihkan legitimasi dan ketahanan di wilayah pertambangan.