LGBT RUU KUHP dan Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila

Abstract

Legalitas Kelompok LGBT di Indonesia masih menjadi perdebatan apakah sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas, atau dibolehkan menurut hukum positif. Pandangan untuk memasukkan LGBT ke dalam unsur tindak pidana kesusilaan di RUU KUHP menjadi polemik terutama menyangkut aspek Hak Asasi Manusia dan Prinsip Negara Hukum Pancasila. Dengan pendekatan filsafat dan politik hukum, tulisan ini berusaha memaparkan bagaimana persoalan LGBT dilihat dari perspektif HAM dan Hukum berbasis Pancasila sebagai cita hukum nasional atau Rechtssidee. Menggunakan studi literatur, tulisan ini disusun melalui data sekunder meliputi: bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa, ekistensi kelompok LGBT baik secara orientasi seksual maupun perilaku tidak dapat diterima di negara hukum Pancasila yang berlandaskan nilai ketuhanan dan termanifestasikan ke dalam agama atau kepercayaan serta standar moralitas yang diakui di masyarakat. Selain itu, prinsip HAM yang berlaku di Indonesia tidak bersifat individual-liberalistik, melainkan bersifat kekeluargaan. Kata