Methodology of Islamic Economic Fatwas Issuance: Comparing Egypt’s Dar al-Ifta’ and Indonesia’s National Sharia Board

Abstract

The similarity of legal sources in issuing fatwas between Dar al-Ifta’ Egypt and the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council does not guarantee uniformity of decisions from both institutions. This study analyzes the methodology of fatwa issuance; the social, political, and regulatory factors that influence the construction of fatwa issuance; and its implications for Islamic economic law. Adopting a comparative juridical-normative method, the legal materials include fatwa texts, financial regulations, and fiqh muʿamalah literature. Critical discourse analysis and critical legal analysis are used to interpret fatwas as legal products based on evidence and influenced by the power structure and configuration of national regulations. The research findings show that Dar al-Ifta’ adopts a contextual approach based on maṣlaḥah, which is in line with national economic policies, resulting in progressive fatwas on conventional banking issues and cautious on issues outside the national interest. In contrast, the National Sharia Board–Indonesian Ulema Council applies a normative–textual method with a collective ijtihad mechanism that is responsive to the needs of the Islamic financial industry and digital innovation while also providing an alternative to Islamic contracts to prohibited conventional practices. This study concludes that differences in fatwas are not solely caused by differences in istinbaṭ methods but rather result from the interaction between institutional authority, the sociopolitical context, and the national regulatory system. This study provides a conceptual foundation for fatwa institutions and policymakers to harmonize methodologies and regulations to produce decisions that are more consistent, adaptive, and relevant to the dynamics of the contemporary Islamic financial industry.Kesamaan sumber hukum dalam menetapkan fatwa antara Dar al-Ifta’ Mesir dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tidak menjamin keseragaman keputusan dari kedua lembaga tersebut. Penelitian ini menganalisis metodologi penerbitan fatwa, faktor-faktor sosial, politik, dan regulasi yang mempengaruhi konstruksi penerbitan fatwa dan implikasinya terhadap hukum ekonomi Islam. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis-normatif, dengan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum meliputi teks fatwa, regulasi keuangan, dan literatur fiqh muʿamalah. Critical discourse analysis dan critical legal analysis digunakan untuk menafsirkan fatwa sebagai produk hukum yang tidak hanya berbasis dalil, tetapi juga dipengaruhi struktur kekuasaan dan konfigurasi regulasi Nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, Dar al-Ifta’ mengadopsi pendekatan kontekstual berbasis maṣlaḥah yang selaras dengan kebijakan ekonomi nasional, sehingga menghasilkan fatwa yang lebih progresif dalam isu perbankan konvensional, namun lebih berhati-hati pada isu di luar kepentingan negara. Sebaliknya, DSN-MUI menerapkan metode normatif-tekstual dengan mekanisme ijtihad kolektif yang responsif terhadap kebutuhan industri keuangan syariah dan inovasi digital, sekaligus menyediakan alternatif akad syariah terhadap praktik konvensional yang dilarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan fatwa tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan metode istinbaṭ, melainkan merupakan hasil interaksi antara otoritas kelembagaan, konteks sosial-politik, dan sistem regulasi nasional. Fatwa memiliki peran strategis dalam membentuk arah perkembangan sistem hukum ekonomi syariah, baik sebagai sumber hukum material yang terintegrasi ke dalam hukum positif seperti di Indonesia, maupun sebagai sarana legitimasi religius terhadap kebijakan negara seperti di Mesir. Penelitian ini memberikan landasan konseptual bagi lembaga fatwa dan pembuat kebijakan untuk melakukan harmonisasi metodologi dan regulasi, guna menghasilkan keputusan yang lebih konsisten, adaptif, dan relevan dengan dinamika industri keuangan syariah kontemporer.