PENANGANAN DOKUMEN EKSPOR BATU BARA DI PELABUHAN PANJANG PADA PT. TIGADE ARTHA SAMUDERA BANDAR LAMPUNG

Abstract

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Penanganan Dokumen Ekspor Batu Bara di PT. Tigade Artha Samudera Panjang Bandar Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengamatan lapangan (field research) yang dilakukan langsung dari lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian dan yang kedua metode perpustakaan (library research) yang diperoleh dari penelitian bersifat teoritis yang bersumber dari buku-buku. Untuk mengetahui penanganan laut atau dapat melakukan pelayaran untuk mengangkut atau membongkar barang jika sudah dilengkapi dengan dokumen kapal yang telah disahkan oleh Syahbandar. Proses ini dimulai dari sebelum kapal tiba di pelabuhan dan setelah kapal tiba hingga kapal sandar dan kemudian kapal berangkat meninggalkan pelabuhan. Proses penanganan dokumen pengapalan muatan dimulai sejak perusahaan pelayaran atau keagenan mendapat surat atau dokumen shipping inruction. Shipping instruction merupakan sumber dokumen dari segala dokumen pengapalan muatan, atas data-data yang ada di shipping intruction maka pihak keagenan perkapalan membuat draft B/L. Apabila draft B/L tersebut dinyatakan sesuai dengan data dan sesuai dengan mate's receipt, maka agen pelayaran membuat B/L asli yang kemudian diserahkan kepada pengirim. Pihak agen juga akan mengajukan manifest keberangkatan (outward manifest), pengajuan tersebut harus sudah dilaksanakan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan karena jika keterlambatan pengajuan akan dikenakan sanksi administrasi oleh pihak terkait. Instansi-instansi yang terkait dalam proses pengapalan muatan oleh keagenan di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung antara lain: Shipper atau pemilik barang, Kantor Bea dan Cukai / Kepabeanan, Agen Pelayaran, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang. Dan juga kerjasama dan koordinasi yang baik antara perusahaan pelayaran dengan instansi pemerintahan maupun swasta sangat dibutuhkan dalam hal ini demi kelancaran pelayanan terhadap kapal yang akan melakukan bongkar muat di pelabuhan. Perlu diingat bahwa koordinasi yang dimaksud adalah bahwa masing masing instansi dapat melakukan tugas dan fungsinya sehingga pelayanan terhadap kapal dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien.