Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 177/Pdt.G/2019

Abstract

Perjanjian sewa menyewa mengatur hubungan antara penyewa dan pemilik sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak. Kewajiban pihak terkait mengenai perjanjian sewa menyewa tercantum dalam KUHPerdata. Sewa menyewa didefinisikan sebagai perjanjian di mana satu pihak memberikan manfaat dari suatu barang kepada pihak lain dengan pembayaran tertentu. Perjanjian ini sah jika memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, termasuk kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian tertulis lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum dibandingkan perjanjian lisan. Kewajiban pemilik dan penyewa diatur dalam Pasal 1550 dan 1560 KUHPerdata, yang mencakup penyampaian barang, pemeliharaan, dan tanggung jawab atas kerusakan. Dalam hal terjadi wanprestasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, gugatan perdata, atau pembatalan perjanjian sesuai KUHPerdata. Efektivitas sita jaminan menjadi penting dalam menjamin pemenuhan kewajiban oleh pihak yang berutang dan mencegah tindakan yang dapat merugikan pemilik atau penyewa. Selain itu, putusan verstek dapat menjadi solusi bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Dengan memahami aturan ini, diharapkan para pihak dapat melaksanakan perjanjian sewa menyewa dengan lebih baik dan meminimalisir sengketa yang mungkin timbul.