Legal Politics of Mining Spatial Planning in Indonesia: Maqās}id Syarī’ah Overview

Abstract

This research aimed to show the dynamics of mining spatial planning law in Sumenep Regency, Madura, Indonesia and the relevance to Maqāsid } Syarī’ah as a pillar of Islamic law. In this context, qualitative analysis was used by collecting data through observation, interviews, and document review. The results showed that phosphate mining regulations in Sumenep Regency reflected sensitive dynamics using political law theory as an analytical tool and a socio-legal method, where economic interests, environmental sustainability, and community aspirations were in conflict. Additionally, legal politics in the formulation of Regional Regulations (Perda) based on maqâsid } achieved a balanced utilization of natural resources with respect to the protection of nature and humanity. In Islamic law, this perspective is consistent with the principles of rahmatan lil-’ālamīn and ‘imārah al-ard} since humans are stewards of the earth. This study makes an important academic contribution by integrating the principles of maqāsid } syarī‘ah into the analysis of mining spatial planning law at the local level. The findings of this study indicate that the formulation of regional regulations based on maqāsid } not only enables the protection of the environment and community rights but also strengthens the role of Islamic law as an ethical instrument in the equitable and sustainable management of natural resources. Penelitian ini bertujuan menyoroti dinamika politik hukum tata ruang pertambangan di Kabupaten Sumenep, Madura, Indonesia dan relevansinya dalam Maqāsid } Syarī'ah sebagai pilar hukum Islam. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Dengan teori politik hukum sebagai alat analisis dan sosio-legal sebagai pendekatan, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tambang fosfat di Kabupaten Sumenep mencerminkan dinamika politik hukum yang sensitif, di mana kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup (environmental sustainability), serta aspirasi masyarakat saling berhadapan. Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa politik hukum pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang berbasis maqâsid } dapat menghadirkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeseimbangan terhadap perlindungan alam dan manusia. Perspektif ini dalam hukum Islam sejalan dengan prinsip rahmatan lil-‘ālamīn dan ‘imārah al-ard} yang menekankan bahwa manusia adalah pemelihara bumi, bukan perusaknya. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik penting dalam mengintegrasikan prinsip maqāsid } syarī‘ah ke dalam analisis politik hukum tata ruang pertambangan di tingkat lokal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah yang berbasis maqās} id tidak hanya memungkinkan perlindungan terhadap lingkungan dan hak masyarakat, tetapi juga memperkuat fungsi hukum Islam sebagai instrumen etis dalam tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.