Analisis Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok

Abstract

Abstrak This study is intended to Article Labels analyze how Potential Large And Economic growth in Solok . The analysis tool which was used in this study is Quotients Label Klassen , Economy New Articles of Association analysis using calculations Quetiont Location (LQ) and Shift-Share analysis . The data used is secondary data New Articles From the analysis period of 2000-2009 , where TIN Data from the Central Statistics Agency (BPS) and the District of Solok of West Sumatra. Results show that the classified Solok district Astra Honda Motor as the area is Developing New Articles The High rate of economic growth , however Low per capita income than the provincial average -average West Sumatra . New Articles The Economic base analysis is measured by calculating the location Quetiont , shows that the sector -Potentially sector in Solok sector is Agriculture, Mining and quarrying sector As well as building sector. By THEREFORE , Dalam Frame improve economic growth and per capita income, Solok District Local Government therefore needs to increase the Seremban want to search? New Articles swatch GDP increases the investment of the SIBOR (in addition to English On the Government side) . Keywords : Typology Klassen , Location Quetiont (LQ) , Shift-Share PENDAHULUAN Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaran pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses