UU Peradilan Agama

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama menempatkan Peradilan Agama pada kedudukanyang semakin mantap sebagai peradilan mandiri yang kedudukannya benar-benar telahsejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata UsahaNegara. Dengan demikian terlaksanalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 mengenai kedudukanPeradilan Agama dan pasal 12 tentang susunan, kekuasaan dan hukum acaranya.