POTRET HUKUM DISKRIMINATIF ORDE BARU: TINJAUAN HUKUM DAN POLITIK ATAS DISKRIMINASI TERHADAP EKS TAHANAN POLITIK PKI

Abstract

ABSTRAKArtikel ini merupakan telaah atas hukum perundang-undangan yang mendiskriminasi eks tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) selama rezim otoritarian Orde Baru berkuasa. Isu yang dikaji berkenaan dengan bentuk-bentuk umum diskriminasi yang dijustifikasi oleh hukum perundang-undangan Orde Baru, serta kepentingan politik rezim status-quo di balik pemberlakuan hukum diskriminatif tersebut. Telaah ini menggunakan metode penelitian normatif (doktrinal) dengan pendekatan penelitian konseptual, perundang-undangan, dan historis, yang di sebelah itu turut mengandalkan teori hukum relevan yang terkait dengan hukum dan politik, serta sejarah hukum Indonesia. Pada garis konklusif yang ditarik, ditegaskan ulang bahwa eks tahanan politik PKI telah menjadi korban atas pelbagai diskriminasi formal, baik di bidang sipil dan politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya. Contoh bentuk umumnya ialah pembatasan hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintah, sampai dengan pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakannya. Hukum perundang-undangan diskriminatif tersebut diberlakukan sebagai salah satu modus rezim Orde Baru untuk mempertahankan legitimasi dan kekuasaannya.Kata kunci: diskriminasi; eks tahanan politik PKI; orde baru. ABSTRACTThis article is a review of the laws that discriminated against ex-political detainees of the Indonesian Communist Party (PKI) during the authoritarian New Order regime era. The issues studied relate to the general forms of discrimination justified by the New Order statutory laws, and the political interests of the status-quo regime behind the enactment of such discriminatory laws. This study uses a normative (doctrinal) research method with a conceptual, statutory, and historical approach, which also uses relevant legal theories related to law and politics, as well as the history of Indonesian laws. In the conclusive line drawn, it is reaffirmed that ex-PKI political detainees have been victims of various formal discriminations, both in the civil and political, as well as in the economic, social, and cultural fields. Such examples of its general form are the restriction of the right to take part in the conduct of public affairs, to the limitation of the type of work those ex-political detainees could occupy. Those discriminatory laws were enacted as one of the New Order regime’s modus operandi to maintain its legitimacy and power.Keywords: discrimination; ex-PKI political detainees; new order.