Tinjauan RUU PPRT terhadap Persoalan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan yang saat ini semakin berkembang dan banyak keberadaannya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap PRT, maka DPR bersama Presiden menggagas RUU PPRT yang nantinya dapat disahkan menjadi regulasi dalam melindungi dan menghukum para pelanggarnya. Penelitian ini mempertanyakan mengenai bagaimana tinjauan hukum RUU PPRT terhadap persoalan PRT di Indonesia. Tujuannya sudah tentu untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yakni tinjauan hukum RUU PPRT terhadap persoalan PRT di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan sumber hukum utama yakni RUU PPRT serta menelaah teori, konsep serta asas hukum yang berkaitan dengan penelitian. Artinya pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka. PRT di Indonesia mengalami banyak sekali persoalan baik yang dialami sebelum menjadi PRT maupun saat menjadi PRT. Sudah genap 19 tahun RUU PPRT yang dinilai sebagai aturan untuk melindungi hak-hak dasar PRT tak kunjung disahkan. RUU PPRT fokus tinjauannya kepada perlindungan dan sanksi terhadap para pelanggarnya. Sebagai itikad baik untuk melindungi PRT, maka RUU PPRT harus segera disahkan mengingat sudah banyak terjadi ketidakadilan yang dialami PRT dan regulasi lain belum cukup untuk mengakomodasi hal tersebut. RUU PPRT sebagai lex specialist dari lex generalis Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melindungi PRT, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah cepat dan tanggap untuk mengesahkannya menjadi UU PPRT.Domestic Workers (PRT) are a type of work that is currently increasingly developing and widely available. As a form of protection for domestic workers, the DPR together with the President initiated the PPRT Bill which could later be ratified as a regulation to protect and punish violators. This research asks about how the legal review of the PPRT Bill is regarding the issue of domestic workers in Indonesia. The aim is of course to find out the answer to the problem formulation, namely the legal review of the PPRT Bill regarding the issue of domestic workers in Indonesia. The method used is normative juridical with an approach based on the main legal source, namely the PPRT Bill and examining theories, concepts and legal principles related to research. This means that data collection is carried out by literature review. Domestic workers in Indonesia experience many problems both before becoming domestic workers and when they become domestic workers. It has been 19 years since the PPRT Bill, which is considered a regulation to protect the basic rights of domestic workers, has never been passed. The PPRT Bill focuses its review on protection and sanctions against violators. As a good intention to protect domestic workers, the PPRT Bill must be passed immediately considering that there have been many injustices experienced by domestic workers and other regulations are not enough to accommodate this. The PPRT Bill as the lex specialist from the lex generalis Article 28D paragraph (1) and paragraph (2), and Article 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in protecting domestic workers, the government should take quick and responsive steps to pass it into the PPRT Law .