Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945

Abstract

Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaannya didesain sebagai peradilan internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai secara cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan. Namun, Mahkamah Partai dan putusan-putusan yang dihasilkan belum dapat membantu partai politik menyelesaikan perselisihan secara efisien dan efektif. Melalui metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris, penelusuran dan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan-bahan hukum diidentifikasi, diklasifikasi, disistematisasi sesuai dengan objek yang diteliti dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa belum maksimalnya Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan internal disebabkan oleh kedudukan Mahkamah Partai yang berimplikasi pada kekuatan Putusan Mahkamah Partai.Court of Parties is a new political parties organ which each parties shall be established according to Law No. 2 of 2011 on the Amendment of Act No. 2 of 2008 on Political Parties. Its presence is designed as an internal courts to examine, hear and decide the parties internal disputes in a fast, simple, and fair certainty. The existence of the Court of Parties and the decisions can not be optimally produced assist political parties in resolving disputes efficiently and effectively. Through research methods with normative juridical approach and empirical juridical, search and collection of legal materials is done through literature and field studies to obtain primary legal materials, secondary and tertiary. Legal materials are identified, classified, systematized according to the object under study and analyzed by juridical qualitative. The results of the study found that the Court has not maximally resolved the internal dispute caused of the position of the Party Court which has implications on the power of the decision of the Court of Justice.