Pemberlakuan Aturan Hukum Pajak Terhadap Youtuber dan Penjual Online Shop

Abstract

Berdasarkan pada Pasal 4(1) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa objek pajak adalah penghasilan. Dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Sehingga penghasilan yang diterima oleh Youtuber dan Penjual Online Shop, semestinya akan dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum apa yang mengatur YouTuber dan Penjual Online Shop, terutama dalam hal pajak penghasilan. Eksperimen ini juga memeriksa sanksi apa yang akan dikenakan oleh YouTuber dan Penjual Online Shop, jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan analisis terhadap konsep atau teori hukum. Teori hukum yang digunakan adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dalam bentuk perundang-undangan dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan ini, aturan hukum untuk Youtubers dan Penjual Online Shop dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 tentang peraturan tentang Perlakuan Pajak atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce) dan akan dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana jika telah melakukan pelanggaran dalam aturan tersebut.