STRATEGI PEMERINTAH NAGARI MANDEH DALAM MEWUJUDKAN MANGROVE SEBAGAI DESTINASI WISATA

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah  Nagari Mandeh dalam menjadikan lahan mangrove yang berada di nagari tersebut agar dapat dibangun suatu tempat wisata yang berbasis alam. Dimana dalam upaya tersebut hal ini juga sangat berdampak terhadap perekonomian masyrakat di Nagari Mandeh itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi  Pemerintah  Nagari Mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata.   Penelitian ini menggunakan teori Strategi yang dikemukakan oleh Kotten yang mencakup 4 variabel yaitu strategi organisasi, Strategi program, Strategi dukungan sumber daya dan juga Strategi kelembagaan. Penelitian ini berlokasi di Nagari Mandeh Tarusan  dengan unit analisis Pemerintah nagari mandeh. Metode yang diterapkan yaitu  metode  kualitatif dengan tipe deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dan obseevasi. Dalam pemilihan informan, menggunakan teknik purposive sampling. Teknik keabsahan data dilaksanakan dengan metode triangulasi sumber.   Dari hasil Penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah nagari sudah maksimal. Dimana dalam strategy corporate nya rencana pembangunan wisata mangrove tersebut telah sesui dengan visi dan misi pemerintah nagari mandeh. Dalam strategy Program, program yang dilakukan oleh pemerintah nagari untuk mewujudkan wisata mangrove tersebut telah dilakukan dengan sebaik mungkin, namun masih adanya kendala terkait perizinan lingkungan yang bertentangan dengan perda yang pada saat sekarang ini telah direvisi, ditahun 2023 akan keluar perda baru yang memperbolehkan pembangunan wisata mangrove tersebut. Dalam Resource Support Strategy pemerintah nagari mengalami kendala anggaran pembangunan wisata mangrove, dimana anggran tersebut di alihkan dalam menanggulangi Covid 19, maka dari itu DKP provinsi memberikan fasilitas pembangunan secara fisik terkait pembangunan wisata mangrove. Begitu juga dengan Institutional Strategy dimana struktur yang mengelola wisata mangrove tersebut pemerintah nagari menunjuk Bumnag yang mengelolanya, akan tetapi SOP dalam pelaksanaannya belum ada sampai saat ini.