Regulasi Hukum Lingkungan dan Jaminan Reklamasi dalam Industri Pertambangan di Indonesia

Abstract

Regulasi di Indonesia, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengatur tentang tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan bagi rakyat, UU No. 3 Tahun 2020 yang  mengatur tentang penguasaan negara terhadap sumber daya mineral dan batubara, Keputusan Menteri ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 yang mengatur tentang reklamasi, Hukum Lingkungan, termasuk UU PPLH, menjadi landasan prinsip dalam mengelola lingkungan hidup dan industri pertambangan di Indonesia. Industri pertambangan, sebagai penyumbang devisa terbesar, memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Namun, aktivitas ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air, udara, dan konflik sosial. Dibutuhkan suatu upaya pemulihan dan, pengembalian lahan bekas tambang ke kondisi semula, yaitu reklamasi, agar dapat mendukung fungsi lingkungan hidup, serta memulihkan dan merestorasi ekosistem yang terganggu, melalui penataan ulang lahan, penanaman vegetasi, dan rekayasa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi hukum lingkungan di Indonesia terkait jaminan reklamasi dalam industri pertambangan. Melalui metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian dilakukan untuk mengetahui regulasi hukum lingkungan di Indonesia terkait jaminan reklamasi, mulai dari perencanaan pertambangan, evaluasi, penentuan besaran jaminan, penyerahan jaminan, hingga pemulihan jaminan reklamasi dan penentuan besaran pencairan jaminan. Secara rinci akan dibahas mengenai bagaimana regulasi hukum lingkungan terhadap jaminan reklamasi dan prosedur pemberian jaminan reklamasi dalam industri pertambangan di Indonesia, baik dalam tahap eksplorasi, maupun dalam tahap operasi produksi.