Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kediri

Abstract

Pasal 59 Undang-Undang Tahun 2008 mengatur tentang  calon pimpinan daerah dari calon perseorangan. Pasal ini sebenarnya mengadopsi perkembangan sosiologis dan desakan dari  masyarakat Indonesia yang menginginkan demokrasi. Yakni dari rakyat oleh  rakyat untuk rakyat.  Keinginan itu sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun  2008. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni meneliti semua aturan yang terkait dengan Pemilu. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa verivikasi Paslon Walikota Partai Politik dan Perseorangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Undang-Undangmu Kota Kediri sudah sesuai dengan  yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.