Analisis PERPRES Nomor 55 Tahun 2019 Terkait Program Kendaraan Listrik Dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Ramah Lingkungan

Abstract

ABSTRACT The emergence of environmental issues and the fossil-based energy crisis has encouraged the development of environmentally friendly transportation. The purpose of the research is to analyze whether Presidential Regulation Number 55 of 2019 has been able to realize the acceleration of environmentally friendly transportation and the ideal policy related to the electric vehicle acceleration program. The type of research used is normative juridical with a statutory, and conceptual approach. The results showed that Presidential Regulation Number 55 of 2019 as the main legal instrument for the acceleration of the electric vehicle program is in fact not fully able to realize the acceleration of environmentally friendly transportation with indicators including the ambiguity of legal certainty because there is an antithesis between the reality that occurs and the desired expectations, a deeper study is needed regarding the most effective form of regulation in responsive positive law, and there is a gap for environmental damage (Jevons Paradox) as a result of the industrialization of electric vehicles. The ideal policy of environmentally friendly transportation is at least able to consistently realize good governance, create legal certainty, and authority based on laws and regulations.   Keywords: Affordable & Clean Energy, Electric Vehicles, Green Transportation.     ABSTRAK Munculnya issu lingkungan dan krisis energi berbasis fosil telah mendorong berkembangnya transportasi ramah lingkungan. Tujuan penelitian untuk menganalisa keefektifan Perpres RI Nomor 55 Tahun 2019 untuk mewujudkan akselerasi transportasi yang ramah lingkungan dan bagaimana kebijakan ideal terkait program percepatan kendaraan Listrik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 55 Tahun 2019 sebagai instrumen hukum utama percepatan program kendaraan listrik ini faktanya belum sepenuhnya mampu mewujudkan akselerasi transportasi ramah lingkungan dengan indikator antara lain ambiguitas kepastian hukum karena terjadi antitesis antara kenyataan yang terjadi dengan harapan yang diinginkan, diperlukan telaah lebih mendalam mengenai bentuk aturan paling efektif dalam hukum positif yang responsif, dan terdapat celah bagi terjadinya kerusakan lingkungan (Jevons Paradox) sebagai dampak industrialisasi kendaraan listrik. Kebijakan ideal transportasi ramah lingkungan setidaknya mampu secara konsisten mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terciptanya kepastian hukum,  dan kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.   Kata Kunci: Energi bersih & terbarukan, Kendaraan Listrik, Transportasi Ramah Lingkungan.