Birokrasi dan Korupsi dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah pada Tahun 2013-2015

Abstract

Dalam era otonomi pendidikan, daerah perlu membangun pendidikan secara  baik agar sektor ini mampu dijadikan penggerak bagi kemajuan daerah. Pergeseran struktur kewenangan sistem administrasi pendidikan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sistem pengelolaan pendidikan. Ekspektasi pelaksanaan Dana Bos Daerah (BOS) daerah pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah terwujudnya demokrasi pendidikan, artinya pendidikan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Selain alasan demokrasi, kebijakan pendidikan dalam Dana Bos Daerah (BOS) pendidikan secara konkret dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal dibidang pendidikan. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan sampai pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.