ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KINERJA

Abstract

One of the issues in performance audit is what method to be used if the auditor wants to gain an understanding of policies underlying the entity's activities. This study aims to provide an understanding regarding the policy cycle and its development; to describe the relationship between the governance system, understanding of public policy, and performance audit; and to develop a framework and scope of public policy analysis in the performance audit. The study prepared by Tim Litbang BPK using a literature study, enriched by discussions with speakers from Vrije Universiteit, as well as field trips to ARK and other government entities in The Netherlands. Furthermore, the team developed initial information and analyzed it using ISSAI 3000 perspective. Based on the policy development cycle, the team has developed a framework for public policy analysis on performance audits. The study concluded that the ideal entity's performance evaluation would be to assess the policy before and after the policy implementation (ex-ante and ex-post). Ideally, the performance audit over policy is held by an entity other than the policy's subject itself. BPK meets the criteria. ABSTRAKSalah satu isu dalam pemeriksaan kinerja yang memiliki urgensi tinggi yaitu metode apakah yang dapat digunakan pemeriksa untuk mendapatkan pemahaman atas kebijakan yang melatarbelakangi kegiatan utama entitas. Analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman khususnya mengenai siklus kebijakan dan pengembangannya; menjelaskan hubungan sistem tata kelola pemerintahan, pemahaman kebijakan publik dan pemeriksaan kinerja; serta mengembangkan kerangka kerja dan menjelaskan cakupan analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Kajian ini disusun oleh Tim Litbang BPK dengan menggunakan studi literatur mengenai teori-teori kebijakan publik, diskusi dengan nara sumber dari Vrije Universiteit, serta kunjungan lapangan ke Algemene Rekenkamer (ARK) dan beberapa entitas pemerintah lainnya di Belanda. Selanjutnya, Tim mengembangkan informasi awal tersebut serta menganalisisnya dengan mempertimbangkan perspektif ISSAI 3000 Performance Audit Guidelines. Dengan menggunakan siklus pengembangan kebijakan, Tim telah menyusun kerangka kerja analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penilaian kinerja entitas yang ideal adalah dengan mengukur suatu kebijakan pada tahap sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan (ex-ante dan ex-post). Pemeriksaan atas kinerja suatu kebijakan pada tahap ex-ante dan ex-post (kecuali produk kebijakan itu sendiri) secara ideal dilakukan oleh entitas pengendali yang bukan merupakan subjek kebijakan itu sendiri. BPK sebagai badan pemeriksa eksternal pemerintah memenuhi syarat tersebut.