Implementasi kebijakan pelayanan publik pada kantor agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional kabupaten pangkep

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Kabupaten Pangkep dipengaruhi oleh enam faktor utama: standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan/penegakan, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana. Meskipun keenam faktor ini sudah dijalankan dengan baik, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu kelancaran implementasi. Kebijakan terkait pelayanan publik telah ditetapkan dengan standar yang jelas, namun sosialisasi kebijakan sering kali hanya bersifat informatif tanpa disertai pelatihan khusus yang mendalam, menyebabkan pemahaman dan implementasi yang kurang optimal. Komunikasi antara organisasi yang terlibat berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat hambatan koordinasi yang mengakibatkan aktivitas penguatan dan penegakan kebijakan tidak terlaksana secara optimal. Selain itu disposisi atau sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, di mana respon negatif dari implementor dapat menghambat proses. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan khusus, evaluasi berkala, serta implementasi sistem reward dan punishment yang efektif akan membantu mengatasi kendala tersebut dan memastikan keberhasilan jangka panjang dari kebijakan pelayanan publik.