Kritik Ekonomi Islam terhadap Skema Fiskal dan Insentif Investasi Asing Di Ibu Kota Nusantara Perspektif Maqashid al-Shariah

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional yang dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam implementasinya, pemerintah menerapkan berbagai skema fiskal dan insentif investasi asing sebagai instrumen untuk menarik modal dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan, khususnya terkait potensi ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dampaknya bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik ekonomi Islam terhadap skema fiskal dan insentif investasi asing dalam pembangunan IKN melalui perspektif maqashid al-shariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, kebijakan fiskal, literatur ekonomi Islam, serta dokumen terkait pembangunan IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan pemberian insentif investasi asing memiliki potensi positif dalam mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mengandung risiko ketimpangan ekonomi apabila tidak disertai mekanisme distribusi yang adil serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal. Perspektif maqashid al-shariah menempatkan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan harta (hifz al-māl) sebagai dasar evaluasi kebijakan ekonomi negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN perlu diarahkan pada kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas kajian ekonomi Islam terhadap kebijakan pembangunan nasional dan menawarkan kerangka evaluasi berbasis maqashid al-shariah dalam perumusan kebijakan publik.