ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Abstract

Corruption is an urgent problem that must be addressed immediately in order to achieve healthy economic growth. Various records show an increase and development of corruption models that occur. The legal enforcement mechanism for criminal acts of corruption is something that must be paid attention to because it ensures its implementation is correct, fair, there is no arbitrariness and no abuse of power. The focus of discussion in this research is the concept of the nature of being against formal law in criminal acts of corruption in Indonesia, and the existence of the nature of being against formal law in criminal acts of corruption at this time. This research uses a normative juridical approach, namely by analyzing library materials or secondary data consisting of legal texts, court decisions, official documents and other legal literature. This research concludes that the concept of the nature of being against formal law in articles 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning criminal acts of corruption in Indonesia is if the act violates social norms, norms of decency or ethics, moral norms and has violated propriety. prudence and necessity adhered to in person-to-person relationships in society. After the Constitutional Court decision Number: 25/PPU-XIV/2016, formal offenses were changed to material offenses. The deletion of the word "can" from the formulation of the two norms of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the PTPK Law, requires that the element of state loss must be proven first to determine someone as a suspect so that it will provide legal certainty in the law enforcement process in the field of criminal acts of corruption in Indonesia. Keywords: Corruption, Unlawful Characteristics, State Financial LossesAbstrak Korupsi adalah masalah mendesak yang harus segera diatasi agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang sehat, Berbagai catatan menunjukan adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi yang terjadi. Mekanisme Pengakan Hukum Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu hal  yang harus diperhatikan karena untuk menjamin Pelaksanaannya secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep sifat melawan hukum Formil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dan bagaimana eksistensi sifat melawan hukum Formil dalam tindak pidana korupsi pada saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yakni dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari teks hukum, putusan pengadilan, dokumen-dokumen resmi, dan literatur hukum lainnya. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Konsep sifat melawan hukum Formil dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi di Indonesia ialah apabila perbuatan tersebut melangggar norma-norma sosial, norma kesusilaan atau etik, norma-norma moral dan telah melanggar kepatutan, kehati-hatian serta keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PPU-XIV/2016 delik Formil berubah menjadi delik materil. Dihapuskannya kata “dapat” dari rumusan kedua norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, mengharuskan unsur kerugian negara harus dibuktikan terlebih dahulu untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka sehingga akan memberikan kepastian hukum di dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi di Indonesia. Kata Kunci : Korupsi, Sifat Melawan Hukum, Kerugian Keuangan Negara.