Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Tanjungpinang

Abstract

Transformasi digital dalam sektor publik mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement). Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menerapkan E-Procurement melalui platform LPSE sebagai upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, temuan awal menunjukkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas prosedural dan akuntabilitas substantif, sebagaimana tercermin dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah paket pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi E-Procurement di Kota Tanjungpinang, menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumen dan analisis isi terhadap dokumen pemerintah, laporan kinerja LPSE, LHP BPK, dan laporan pengaduan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Procurement telah efektif meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan melalui dokumentasi digital dan monitoring real time, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas outcome pengadaan. Faktor pendukung meliputi komitmen politik, dukungan regulasi, dan pelatihan SDM, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan infrastruktur digital, variasi kemampuan teknis aparatur, dan lemahnya integrasi pengawasan substantif. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis outcome dan peningkatan kapabilitas kelembagaan untuk mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik yang komprehensif.