KOMITE AUDIT, FINANCIAL DISTRESS, DAN MANAJEMEN LABA: STUDI EMPIRIS PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA

Abstract

Kondisi financial distress yang dialami oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini memotivasi perlunya dilakukan penelitian mengenai faktor anteseden dan konsekuennya.  Komite audit yang telah diwajibkan keberadaannya di semua BUMN menjadi salah satu pilar tata kelola yang baik untuk mencegah terjadinya financial distress. Namun perlu dilakukan evaluasi mengenai peran komite audit mengingat financial distress BUMN masih terjadi. Kondisi financial distress dapat mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba agar labanya terlihat bagus dengan menggunakan kebijakan akuntansi akrual. Penelitian ini bertujuan untuk menguji model penelitian yang masih jarang dilakukan dengan menempatkan financial distress sebagai variabel pemediasi (mediating) pengaruh  karakteristik komite audit terhadap praktik manajemen laba pada Badan Usaha Milik Negara.  Hal ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengapa pada BUMN yang merugi tiba-tiba dapat membukukan laba yang fantastis secara cepat. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metoda kuantitatif untuk menguji dan menganalisis pengaruh aktivitas komite audit, ukuran komite audit, dan kompetensi komite audit dalam menurunkan praktik manajemen laba melalui penurunan financial distress pada BUMN. Penelitian ini menggunakan path analysis.  Sampel penelitian diambil dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap financial distress. Ukuran komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress. Selanjutnya financial distress tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, dan tidak memediasi pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa peranan komite audit masih perlu ditingkatkan dalam mengatasi kesulitan keuangan yang dialami BUMN. Demikian pula peranan pemerintah sangat penting dalam membuat regulasi terkait peran komite audit.