DETEKSI DINI POTENSI ANCAMAN DARI TRANSFORMASI ORGANISASI RADIKAL PADA MASYARAKAT SULAWESI BARAT

Abstract

Gerakan-gerakan perubahan yang muncul dan disertai kekerasan dan merugikan masyarakat, biasanya disebut gerakan radikal atau ciri dari perbuatan radikalisme. Kebanyakan kegiatan radikal yang terjadi semata-mata ingin mengubah suatu sistem atau tatanan pemerintahan dengan suatu sistem yang dimana memasukkan pemahaman suatu agama. Dimana menurutnya, agamanya adalah yang paling benar dan paling sesuai. Radikalisme sendiri adalah sikap yang mengarah ke aksi terorisme. Jika ditelusuri lebih lanjut, kegiatan ini tidak berdasarkan agama atau mereka tidak memiliki agama, walaupun seolah-olah mengklaim dari agama tertentu dan mengatasnamakan salah satu agama. Misalnya Islam, agar mendapatkan simpati dari beberapa masyarakat Muslim dunia untuk berbagai bentuk dukungan terhadap aksi mereka. Di Indonesia sendiri, pasca pembubaran ormas-ormas yang bertemakan Islam di tahun 2020, malah ditengarai akan menimbulkan banyak kombatan-kombatan kecil di tengah masyarakat. Bagi peneliti ini sangat mengkhawatirkan, karena hal tersebut menimbulkan ancaman bagi stabilitas nasional yang mengarah konflik internal bahkan eksternal. Selanjutnya, peneliti akan melihat beberapa pola yang ada, khususnya di provinsi Sulawesi Barat. Dimana masyarakatnya menganut Islam Nusantara atau NU tradisional, tetapi bibit-bibit radikalisme pasca pembubaran ormas di tahun 2020, tidak menutup kemungkinan muncul sebagai kelompok-kelompok kecil yang lebih soft atau lebih bisa diterima masyarakat baik yang belum terpapar sebelumnya sama sekali. Peneliti menggunakan konsep conflict prediction models untuk menganalisis pola dari radikalisme pada masyarakat dari tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Barat (Mamuju, Majene, Polewali Mandar) untuk menguji ancaman yang muncul dan mempengaruhi kebijakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan konsep kebijakan publik untuk membuat peraturan dan kebijakan bagi pemangku kebijakan untuk menghindari ancaman yang akan datang demi kepentingan publik.