PENDEPORTASIAN WNA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM

Abstract

Konsep keadilan tidak terlepas dari penjaminan terhadap hak asasi manusia yang secara tidak langsung merupakan sebuah anugerah dan kodrati sebagai makhluk ciptaan tuhan yang pernah dilahirkan dengan biologis dan fisiologis secara sempurna sebagai wujud manusia. Seperti halnya dengan soal eksplorasi, yang menjadi otoritas negara kepada orang asing yang menjadi persoalan insidentil dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan dengan metode yuridis normatif, yakni di dapatkan melalui teknis dengan memberikan komponen seperti teori, asas, dogmatika konseptual serta pasal-pasal tertentu dalam pemenuhannya. Warga asing yang memiliki kedudukan dan keberadaan di wilayah Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keadilan secara jelas. Tindakan deportasi yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku telah menciderai Hak Asasi Manusia. Perlunya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam mengambil keputusan sebelumnya dilakukan deportasi kepada Orang Asing untuk menjamin keadilan, kepastian serta kemanfaatan yang menjadi pilar tujuan hukum di Indonesia.The concept of justice cannot be separated from the guarantee of human rights which is indirectly a gift and nature as a creature created by God who was born biologically and physiologically perfectly as a human being. As is the case with the question of exploration, which is the authority of the state to foreigners, which is an incidental issue in international law. The research method used is an approach method with a normative juridical method, which is obtained through technical means by providing components to theory, principles, conceptual dogmatics and certain articles in their fulfillment. Foreigners who are domiciled and located in Indonesia have clear rights and obligations to obtain justice. The act of deportation that is carried out without regard to the applicable regulations has injured human rights. The need for decisions that have permanent legal force in making decisions before deporting foreign nationals to ensure justice, certainty and legal benefits which are the pillars of legal goals in Indonesia.