PERAN KOMUNIKASI PPID PROPINSI BANTEN DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Abstract

Cangara, Hafid, 2009. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo PersadaEfendy, Omong Uchjana, 2004. Dinamika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosda KaryaDwiyanto, Agus, 2010, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta : Gajahmada university pressGronroos, Christian, 1990. Servis management and marketing: managing the moments of truth in servis competition, Singapore: Maxwell MacmillianM.A.K Halliday dan Ruqaya hasan. Bahasa konteks dan Teks. Terjemahaan oleh Asruddin Barori Tou. Yogyakarta:  Gajahmada Press. 1994Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta : UPP STIM YKPNUndang-undang nomor: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi PublikUndang-undang nomor: 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi BantenUndang-undang nomr 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikPERKI nomor: 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan informasi PublikPERKI nomor: 5 tahun 2016 tentang Metode dan teknik evaluasi keterbukaan informasi badan publik.PERMENDAGRI nomor: 3 tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah daerahKeputusan Gubernur nomor : 499.05/kep.216-Huk/2013 tentang Perubahan keputusan Gubernur Banten nomor : 499.05/kep.673-Huk/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Propinsi Banten