Peran Humas Pemerintah D.I Yogyakarta sebagai Boundary Spanner antara Pemerintah Daerah dengan Stakeholders

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggali peran humas pemerintah daerah D.I Yogyakarta dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan. Menurut teori sistem, humas berperan sebagai boundary spanner dalam suatu lingkungan tempat ia berada. Bagaimana peran tersebut dijalankan sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat humas tersebut berada.  Provinsi DI Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki status keistimewaan, yang membedakan dengan provinsi lain. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Pemeda DIY memiliki peran yang signifikan sebagai boundary spanner antara Pemda DIY dan lingkunagn sekitar. Hal tersebut ditunjukkan dengan keterlibatan humas Pemda DIY dalam membantu menjembatani hubungan publik dengan lembaga pemerintah tingkat daerah lain yang berada di Provinsi DIY.  Selain itu, humas Pemda DIY juga memiliki peran sebagai penasihat dalam membuat kebijakan yang terkait komunikasi.  Akan tetapi, humas Pemda DIY belum memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan terkait komunikasi. Penelitain lanjutan dibutuhkan dalam menganalisa praktik boundary spanner pada pemerintah daerah lain yang memiliki perbedaan sistem pemerintahan dan sosial-budaya dengan D.I Yogyakarta.