PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

Abstract

This study aims to investigate the problem mapping on social aid distribution in Indonesia for COVID-19 handling. The administration of social assistance program by the Government has been executed for 6 months yet confusing and slow to be accepted by the society. This research implemented the literature and social media review as methodology of research by giving a meaning towards secondary data. The result of this study provided a problem mapping and unveiling the problem root cause cause regarding various social assistance programs conducted by the Government. The result of this study suggested that there are several social assistance problems identified consisting of the issues of budget allocation in different ministries, unintegrated recipient data issues, and problems of the social assistance distribution system. This study implies that the government should take cooperation, coordination and harmonization between the central government, the district, and private institutions to be precise, effective and efficient and supported by a good system, integrated, transparent and accountability in the distribution of the social aid. . Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Pemberian bantuan sosial tersebut sudah dilakukan selama 6 bulan tetapi terkesan membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, yaitu metode riset yang berorientasi pada pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber untuk dikembangkan menjadi suatu pengetahuan baru. Hasil dari penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai peta permasalahan dan penyebab utama dari berbagai carut marut permasalahan program bantuan sosial pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19. Permasalahan peyaluran bantuan sosial yang terjadi antara lain yaitu masalah alokasi anggaran ditiap kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari peneltian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut.