PENERAPAN TEORI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN IPAL KOMUNAL DI JAKARTA

Abstract

Program SANIMAS-IsDB diinisiasi oleh Kementerian PUPR tahun 2015-2018 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut membangun IPAL Komunal di 23 lokasi. Data Bappenas (2018) menunjukkan bahwa 96% badan air di Jakarta tercemar berat dan menurut data Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018, sumber pencemar air limbah terdapat di permukiman sekitar 72,7%. Untuk mengoperasional IPAL Komunal dengan baik, dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik dan berkelanjutan. Menurut Dinas PPAPP, IPAL Komunal yang berkinerja baik berlokasi di RW. 01, Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta. Indikator pengaruh keberlanjutan pengelolaan IPAL Komunal berkaitan dengan teori administrasi publik. Menurut Gulick dalam Ahmad (2015), teori tersebut dituangkan dalam aspek yang disebut POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Aspek pengelolaan tersebut perlu dikaji dengan limitasi dalam manajemen infrastruktur (Naipospos, 2019). Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif secara deskriptif, yang didahului dengan studi literatur. Hasil studi literatur diketahui bahwa indikator yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan IPAL Komunal dan kaitannya dengan teori administrasi publik, yaitu: 1) Pentingnya peran stakeholders-berkaitan dengan aspek P, S, O dan C; 2) Biaya perawatan dan pemeliharaan-berkaitan dengan aspek O dan B; 3) Desain teknis-berkaitan dengan aspek P, dan 4) Aspek sosial-berkaitan dengan aspek R. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa pentingnya peran serta stakeholders, desain teknis IPAL dan aspek sosial warga merupakan indikator yang perlu dipertahankan khususnya aspek P, S, O, C dan R untuk mewujudkan pengelolaan IPAL Komunal yang berkelanjutan. Sedangkan indikator biaya perawatan dan pemeliharaan masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya terkait aspek B dan belum menjadi prioritas dalam pengelolaan IPAL Komunal.