HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI PERWUJUDAN DOKTRIN NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

  • Rachmi Handayani I
N/ACitations
Citations of this article
18Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Constitutional Court Decision No. 85 / PUU - XII / 2014 to restore control over the water resources of the country, including in terms of management and enterprise. This study discusses how the construction of the state's right to control the management of the water resources of our doctrines of the welfare state. Methods used juridical empirical. This research resulted in the construction of the state's right to control the management of the water resources of our doctrines of the welfare state that is the heart of the Law on Water ResourcesPutusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XII/2014 mengembalikan penguasaan atas sumber daya air kepada negara termasuk dalam hal pengelolaan dan pengusahaannya. Penelitian ini membahas bagaimana konstruksi hak menguasai negara dalam pengelolaan sumber daya air sebagai perwujudan doktrin negara kesejahteraan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan konstruksi hak menguasai negara dalam pengelolaan sumber daya air sebagai perwujudan doktrin negara kesejahteraan yang merupakan jantung Undang-Undang tentang Sumber Daya Air

Cite

CITATION STYLE

APA

Rachmi Handayani, I. G. A. K. (2015). HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI PERWUJUDAN DOKTRIN NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN. Masalah-Masalah Hukum, 44(2), 130. https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.130-139

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free