ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 74/PDT.G/2021/PN.BKS)

Abstract

Sengketa atas tanah termasuk salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dan banyak penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. Salah satu sengketa atas tanah adalah penggusuran tanah warga di Bekasi. Masyarakat yang mengalami kerugian akibat penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi mengajukan gugatan ke PN. Bekasi dengan dalil Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Namun dalam persidangan Majelis Hakim PN. Bekasi mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, dengan mempertimbangkan PERMA No. 2/2019 yang mengakibatkan perkara ini berakhir sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara. Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1) apakah pertimbangan hakim yang mengabulkan eksepsi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 2) apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut?. Untuk menjawab permasalahan tersebut Penulis menggunakan metode normatif, dengan merujuk pada data-data sekunder yakni bahan kepustakaan, sedangkan untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif, dan pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Majelis Hakim PN. Bekasi yg mengabulkan eksepsi tergugat tidak cermat dalam melihat sifat gugatan dan menghiraukan SEMA No. 2/2019,. 2) Terhadap putusan akhir yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.