HUKUM DAN DIPLOMASI LOKAL SEBAGAI WUJUD PEMECAHAN MASALAH DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN DAN MALAYSIA

Abstract

This study is regarding the international and national laws to govern and manage borders territory by using method of inquiry primary legal sources and empirical data from Kalimantan. This research concludes the following results. The first result is that there are rules of international and national laws governing borders territory, but it is not sufficient to settle the complex of problem in border areas. The second result is that the local government has been involved in various types of local diplomacy by using mediation performed by local adat, both in privates and public cases. In order to improve ability to cope such problems, it is important to provide capacity building which enable local government and local adat apparatuses to make a better problem legal solving. Abstrak Penelitian ini berkatian dengan hukum internasional dan hukum nasional untuk mengatur dan mengelola wilayah perbatasan dengan menggunakan metode penyelidikan sumber hukum primer dan data empirik dari Kalimantan. Melalui penelitian ini, didapatkan beberapa hasil. Hasil yang pertama adalah ada beberapa peraturan internasional dan nasional yang mengatur tentang wilayah perbatasan, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks di wilayah perbatasan. Hasil yang kedua adalah pemerintah daerah telah terlibat dalam banyak diplomasi lokal melalui mediasi yang dilakukan oleh adat setempat, baik dalam kasus privat maupun publik. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah tersebut, penyedian pembangungan kapasitas yang memungkinkan pemerintah daerah dan aparatur adat setempat dalam menyelesaikan permasalahan hokum dengan lebih baik. Kata kunci: diplomasi lokal, kawasan perbatasan, penyelesaian sengketa secara damai, pemberdayaan masyarakat