RESISTENSI ULAMA DAYAH ACEH TAMIANG TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KHI

Abstract

Abstrak: KHI menurut beberapa kalangan sebagai wujud pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang juga diklaim sebagai hukum yang banyak membela hak-hak perempuan, sekalipun masih ada kalangan yang berpendapat sebaliknya. Tulisan ini mengkaji bagaimana respons Ulama Dayah Aceh Tamiang terhadap pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang terkait dengan hak-hak kaum perempuan yang diatur dalam masalah pencatatan nikah, keabsahan talak dan harta bersama. Tulisan ini berangkat dari penelitian yang dilakukan terhadap Ulama Dayah Aceh Tamiang dengan menggunakan metode interviu dan observasi. Ada tiga teori yang dipergunakan dalam menganalisis data penelitian ini, yakni; Teori Relasi Negara dan Agama, Teori Otoritas Ulama dan Negara, dan Teori Concervative Turn. Penulis menemukan bahwa penentangan Ulama Dayah terhadap KHI dapat diidentifikasi pada dua tingkatan. Pertama, mereka tidak sependapat dengan beberapa aspek dari KHI seperti; pendaftaran pernikahan, harta kekayaan bersama dan prosedur hukum perceraian. Kedua, secara faktual bahwa Ulama Dayah tidak sepenuhnya terlibat dalam proses penyusunan rancangan naskah KHI tersebut. Abstract : The Resistance of Ulama Dayah Aceh Tamiang Against Women’s Rights in Compilation of Islamic Law (KHI). This article provides the latest information on how the Ulama Dayah Aceh Tamiang's response to the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI), particularly related to women's rights regulated in the issue of marriage registration, the validity of divorce, and joint property. This paper is based on research  conducted on Dayah Aceh Tamiang Ulama by using interview and observation method. There are three theories used in analyzing this research data, namely; theory of relations of state and religion, theory of ulama and state authority, and theory of conservative turn. The finding of this article reveals that the resistance of the Ulama Dayah against KHI can be identified in two levels. Firstly, they disagreed with some aspects of KHI in such as marriage registration, joint property, and divorce legal procedures. Secondly, the fact that Ulama Dayah were not involved in the process of legal drafting of the KHI. Kata Kunci : KHI , ulama dayah, hukum, keluarga, wanita