Problematika Penerapan Tanda Baca dan Pola Kalimat dalam Produk Peraturan Daerah

Abstract

Struktur bahasa Indonesia memusatkan perhatiannya pada tata bahasa yang sesuai dengan standardisasi bahasa. Struktur bahasa yang sudah memenuhi syarat kaidah bahasa Indonesia yang berlaku menerapkan pola kalimat yang sempurna. Pola kalimat akan sempurna apabila ditunjang oleh tanda baca yang sesuai dengan makna sintaksiknya. Struktur bahasa seperi ini dikategorikan sebagai bahasa yang baik dan benar. Permasalahan inti dari penelitian ini adalah bagaimana problematika tanda baca dan pola kalimat yang diterapkan dalam produk peraturan daerah dan bagaimana kekeliruan bahasa dapat terjadi pada produk Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pola kalimat dan kekeliruan bahasa dalam produk peraturan daerah. Melalui metode deskriptif dengan mengambil pendekatan kualitatif interpretatif berdasarkan kepustakaan ditemukan bahwa terdapat beberapa aturan hukum yang tidak menerapkan tanda baca dan pola kalimat yang sesuai dengan strandardisasi bahasa, sehingga komunikasi hukum menjadi kurang baik. Ini berimbas pada kekeliruan penggunaan bahasa pada teks-teks hukum. Hasil data yang dianalisis tersebut disajikan melalui contoh yang relevan dengan keadaan hukum dewasa ini. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua problematika dalam produk hukum. Pertama, problematika penerapan tanda baca dan pola kalimat pada teks hukum terdapat pada kebiasaan masyarakat hukum yang tidak mau beranjak dari budaya untuk menyalin kembali istilah-istilah hukum atau teks-teks hukum dari wacana hukum sebelumnya Kedua, berhubungan dengan kekeliruan berbahasa yang sering menyimpang dari strukturtata bahasa sehingga terkesan penulisan aturan terlampau jauh dari kepraktisan berbahasa. Hal ini mengakibatkan kekeliruan struktur bahasa dalam produk hukum karena kaidah bahasa Indonesia yang baku telah dilanggar.