Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang

  • Agus Suwandono B
N/ACitations
Citations of this article
27Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Abstract The Pyramid Scheme practice is a ‘money game’ business activity by taking profit out of an enormous amount of registration fee on the new member recruitment and force the members to keep on recruiting new members, because once the chain stops, it will definitely be detrimental to the members on the lowest level. Just like in the Q-Net case, that registration fee of the new members which will be divided to the incumbents as their commission, and the rest of it became company profit. The actions done by PT. Amoeba Internasional on the Q-Net case is an act against the law, that has violated article 9 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, which forbid goods distribution actor to perform pyramid scheme on goods distribution, therefore PT. Amoeba Internasional has to take responsibility on the basis of intentional tort liability. Disadvantaged members could act as victim and perpetrator since they do the pyramid scheme as well. Legal actions that can be done through the court are pretrial effort, criminal suit, even civil lawsuit and could also take actions outside of the court by doing negotiation, mediation and also consiliation. Keywords: Goods Distribution System; Money Game; The Pyramid Scheme Abstrak Praktik Skema Piramida merupakan suatu kegiatan usaha money game, dengan mengambil keuntungan dari biaya pendaftaran dalam proses perekrutan anggota baru yang jumlahnya tidak masuk akal dan mewajibkan anggota untuk terus merekrut anggota baru, jika tidak pasti merugikan anggota yang berada di level bawah. Seperti pada Kasus Q-Net oleh PT. Amoeba Internasional biaya pendaftaran itulah yang akan dibagikan ke anggota yang mendaftar lebih dahulu sebagai komisi, dan sisanya akan dijadikan keuntungan perusahaan. Perbuatan PT. Amoeba Internasional merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang melarang Pelaku Distribusi Barang melakukan Skema Piramida dalam mendistribusikan barang, sehingga PT. Amoeba Internasional dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability). Kedudukan anggota yang mengalami kerugian bisa sebagai korban sekaligus pelaku, karena turut terlibat dalam melakukan Skema Piramida. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan yaitu Praperadilan, Gugatan Pidana, maupun Gugatan Perdata, juga dapat melakukan tindakan hukum diluar pengadilan yaitu Negosiasi, Mediasi dan juga Konsiliasi. Kata Kunci: Sistem Distribusi Barang; Money Game; Skema Piramida

Cite

CITATION STYLE

APA

Agus Suwandono, B. J. T. M. (2020). Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang. Jurnal Ilmu Kepolisian, 14(2), 18. https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.257

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free