PRESPEKTIF KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Abstract

Pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana KPK dalam Hukum Tata Negara Islam. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Badan Pemberantasan Korupsi dalam Hukum Tata Negara Islam dan menganalisis bagaimana hukum tata negara Islam ditinjau. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji mengenai Lembaga Pemberantasan Korupsi dalam Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu analisis hanya sampai pada tahap deskripsi. Penelitian ini dapat dikategorikan jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Metode Normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan masalah dari segi hukum, membahas, dan mengkaji kitab-kitab dan ketentuan perundang-undangan yang ada terkait dengan KPK menurut perspektif hukum tata negara Islam. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Hukum Tata Negara Islam, keberadaan lembaga pemberantasan korupsi diperbolehkan (mubah) sepanjang lembaga pemberantasan korupsi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. rakyat. Hukum Tata Negara Islam sendiri tidak menemukan acuan yang tepat pada lembaga independen seperti lembaga pemberantasan korupsi, namun pada hakikatnya tugas dan wewenang Daerah Mazhalim hampir mirip dengan Badan Pemberantasan Korupsi. Wilayah Mazhalim merupakan lembaga yang merupakan kekuasaan di bidang peradilan yang lebih tinggi dari Hakim dan Mah'tasb.