MEMAJAKI TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL: STUDI KASUS DI INDIA, PERANCIS, DAN AUSTRALIA

Abstract

The digital tax is imposed on the transaction of goods and services carried out with Domestic Taxpayers or with Foreign Taxpayers without a physical presence in Indonesia. To date, the existing regulatory framework makes it impossible for Indonesia to tax those transactions. Digital taxation concepts that can be applied by Indonesia include the Income Tax and Value Added Tax. Digital tax can also be done by using a new concept specifically regulating digital tax. Indonesia introduced VAT for the foreign supplier in the mid-2020. Data were obtained through a literature review of countries that had applied taxes on digital economic transactions before Indonesia. This paper is expected to provide input for the Government of Indonesia in taxing digital transactions.Pajak digital merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi pertukaran barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh sesama Subjek Pajak Dalam Negeri maupun dengan Subjek Pajak Luar Negeri yang keberadaan fisiknya tidak ada di Indonesia. Alternatif pemajakan digital yang dapat diterapkan oleh Indonesia diantaranya menggunakan konsep Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dapat pula dilakukan dengan menambahkan jenis pajak baru khusus mengatur pajak digital. Indonesia baru mengenakan pajak untuk jenis PPN atas transaksi digital pada pertengahan tahun 2020. Data diperoleh melalui tinjauan literatur atas negara-negara yang telah menerapkan pajak atas transaksi ekonomi digital sebelum Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam memajaki transaksi digital.