1.indd

Abstract

The Birth of Law No. 23/2011 marks a new era of transformation of the national charity which has given rise to a new paradigm of charity management in our country. Some rules are the result of constitutive ijtihadin the fi eld of charity gets a reaction from some quarters, especially related to the management of charity by the state authority. Regardless of the debate which led to the material and formal lawsuit, there are several key issues to be further analyzed in relation to the reconstruction of fi qh paradigm evaluated from the perspective of contemporary Islamic law. First, the authorities and the involvement of the state as charities through the agency or institution that is offi cially established or recognized by the state, so that the management of charity can be done effectively, guaranteed. And have legal certainty. Secondly, the absence of sanctions for muzaki who shirk the obligation of charity in Law No.23 / 2011 shows that the payment of charity is voluntary, therefore charity regulations in Indonesia are still considered weak in the legal framework that can bind to the individual or business entity that is exposed to the taxpayer , Third, the reform paradigm of subject, object and charity tas{arruf fi eld have already accommodated in Law No.23 / 2011 in accordance with the principle of mas}lah}atand justice. Fourth, the relationship of charity and tax reaffi rmed in the amendment of new Law charity as fi scal incentives for charity payers to make charity as a reduction of PKP (tax deduction), although this provision has not been able to realize the position of charitywhich is more signifi cant as a tax deduction (tax credit). Abstrak: Kelahiran UU No. 23/2011 menandai era baru transformasi zakat nasional yang telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di tanah air. Beberapa aturan yang merupakan hasil ijtihad konstitutif dalam bidang zakat ini mendapat reaksi dari beberapa kalangan khususnya terkait kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Terlepas dari perdebatan yang berujung pada gugatan materil maupun formil undang-undang ini, terdapat beberapa isu utama untuk dianalisis lebih jauh dalam kaitannya dengan rekonstruksi paradigma fikih ditinjau dari perspektif hukum Islam kontemporer. Pertama, otoritas dan keterlibatan negara sebagai pengumpul zakat melalui badan atau lembaga yang secara resmi dibentuk atau diakui oleh negara, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif, terjamin dan mempunyai kepastian hukum. Kedua, ketiadaan sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajiban zakat dalam UU No.23/2011 ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela, karena itu regulasi perzakatan di Indonesia masih dinilai lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat bagi perseorangan atau badan usaha yang terkena wajib pajak. Ketiga, pembaharuan paradigma subyek, obyek dan bidang tasarruf zakat sudah terakomodir dalam UU No.23/2011 sesuai dengan prinsip maslahat dan keadilan. Keempat, relasi zakat dan pajak ditegaskan kembali dalam amandemen UU zakat yang baru sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang PKP (tax deduction), meskipun ketentuan ini belum dapat merealisasikan posisi zakat yang lebih signifikan sebagai pengurang pajak (tax credit). Kata kunci: regulasi, zakat, paradigma, ijtihad, kontemporer