Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah pada Masa Nabi Muhammad SAW

  • Thabrani A
N/ACitations
Citations of this article
118Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Kebijakan seorang pemimpin merupakan senjata dari pemimpin untuk mewujudkan keinginannya demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam Islam pun begitu, ketika pemimpin mengeluarkan suatu kebijakan harus melihat kemaslahatan untuk rakyat. Karena tanpa adanya melihat keadaan suatu rakyatnya, maka bisa jadi pemimpin itu hanya mementingkan kepentingan pribadi. Gus Dur merupakan pemimpin yang mampu mengubah keadaan dan mampu mewujudkan keinginan kaum minoritas. Dengan kebijakan yang ia lakukan kepada etnis Tionghoa yang merupakan etnis minoritas di Indonesia. Etnis Tionghoa sudah lama menginginkan kebebasan dalam memeluk agama Konghucu dan merayakan Imlek. Pada masa Soeharto, etnis Tionghoa mendapatkan diskriminasi, karena etnis Tionghoa dicurigai sebagai komunis, bahkan pada waktu itu, hubungan negara Indonesia dan China semakin memburuk dikarenakan negara China pada waktu masa Soeharto dikenal dengan aliran komunis, sehingga Presiden pada waktu itu tidak melakukan hubungan bilateral ditakutkan memupuk pemberontak. Penulis tertarik untuk meneliti kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa ditinjau dari siyasah dan implikasi kebijakan politik Gus Dur terhadap Bangsa Indonesia. Kebijakan Gus Dur tentang etnis Tionghoa merupakan kebijakan yang mampu menghilangkan diskriminasi, karena etnis Tionghoa adalah sebagai warga Indonesia sehingga sama dengan yang lainnya, bahkan agama Konghucu dan perayaan Imlek sudah disahkan dalam negara Indonesia.

Cite

CITATION STYLE

APA

Thabrani, A. M. (2014). Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah pada Masa Nabi Muhammad SAW. Jurnal Agama Dan Hak Azazi Maznusia, 4(1), 14–28.

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free