Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi indikator untuk menilai tercapainya tujuan penyelenggaraan administrasi publik. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah dengan wilayah yang sangat luas memiliki tantangan dalam pelayanan publik. Untuk lebih mendekatkan pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membuat program Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan (PADU-DESK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang bertujuan untuk menganalisis implementasi program PADU-DESK di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menemukan bahwa program ini belum berjalan secara efektif, secara teoritis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perbup No. 64 Tahun 2017 tersebut dari aspek komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan faktor anggaran menjadi beberapa permasalahan yang terjadi dalam implementasi PADU-DESK. Dalam proses penelaahan teori, peneliti menemukan faktor tambahan dalam penilaian tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu faktor tingkat kematangan/maturitas kebijakan dan faktor akseptabilitas kelompok target kebijakan, sebagai pelengkap faktor-faktor lain yang telah dikemukakan oleh George C. Edward III (1980).
CITATION STYLE
Alamin, F. (2023). Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan (PADU-DESK) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 8(2), 180–195. https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i2.3729
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.