Rancangan Peraturan Daerah Bagi Perlindungan Pekerja Rumahan (PR), Formalisasi yang Diragukan.

Abstract

Kebutuhan memberi payung hukum bagi pekerja non formal seperti Pekerja Rumahan (PR) masih diperdebatkan, bahkan oleh pemerintah daerah. Ada anggapan mengatur perlindungan PR akan mendistorsi iklim investasi, sehingga harus dilakukan evaluasi Raperda ke Kementerian Dalam Negeri. Aliansi Pekerja Rumahan bersama Bitra dan Akademisi, dan Dinas Tenaga Kerja telah beberapa kali melakukan pertemuan guna menyamakan persepsi tentang konten dari Raperda dimaksud. Tulisan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yang penulis ikuti dalam proses pembahasan Raperda di DPRD Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Komisi E. Rekaman atas pertemuan dan kegiatan dimaksud direkam kemudian dibuat dalam bentuk transkrip. Analisis dilakukan berdasarkan hasil pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan resmi tersebut. Peneliti berkesimpulan bahwa tidak adanya respon yang besar dari Komisi E DPRD untuk mensegerakan pembahasan Raperda dalam Badan Legislasi DPRD karena rendahnya pemahaman anggota dewan dan kekuatiran yang berlebihan akan dampak dari formalisasi pekerja rumahan. The necessity to provide protection for non-formal workers such as homeworkers is still controverted even by the local government. There is an assumption that the management of the protection of homeworkers will distort investment climate so the Local Government Regulations Plan evaluation must be carried out to the Ministry of Internal Affairs. The Homeworkers Alliance with Indonesian Rural Skill Development (Bitra) and Academics and Labor Offices have been holding many conferences in order to equalize the perceptions about the Local Government Regulations Plan. This paper was compiled based on the data obtained by the writer during Local Government Regulation Plan discussion in Regional People’s Representative Assembly (DPRD) in E commission. The conference and the activity were recorded and a transcript was created from the recording. The analysis was conducted based on the discussion result from the conferences. The writer concluded there was no big response from E commission of Regional People’s Representative Assembly (DPRD) due to the low understanding of the assembly member and the exaggerating concern that would give impact to Homeworkers formalization