COORDINATION OF POSYANDU OPERATIONAL WORK GROUP IN REVITALIZATION OF POSYANDU IN BANDUNG REGENCY

Abstract

Penelitian ini membahas tentang koordinasi kelompok kerja operasional posyandu dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung. Kebijakan mengenai revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Revitaliasi Posyandu dan didukung dengan pembentukan Pokjanal Posyandu Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaan revitalisasi posyandu diperlukan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam pokjanal posyandu maupun pokja posyandu, namun dalam kenyatannya koordinasi kelompok kerja operasional posyandu dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung belum berjalan sesuai harapan sehingga menarik untuk diteliti oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan berbagai aspek yang ada pada Koordinasi dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung. Teori yang dikemukakan Bose (2012) dijadikan sebagai acuan (guidance) di dalam penelitian ini yaitu enam teknik koordinasi yang efektif yakni tujuan yang jelas, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi efektif serta kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kelompok kerja operasional dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung sudah memiliki tujuan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Pada teknik lainnya yaitu program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan dan pengawasan yang efektif belum cukup baik untuk diterapkan. ABSTRACTThis study discussed the coordination of posyandu operational working group in the revitalization of posyandu in Bandung Regency. The policy on the revitalization of posyandu in Bandung Regency has been stipulated in The Regent of Bandung Regulation No. 32 of 2016 concerning The Revitaliation of Posyandu and supported by the establishment of Pokjanal Posyandu Bandung Regency. In the implementation of the revitalization of posyandu required good coordination between parties involved in the pokjanal posyandu and pokja posyandu, but in the absence of coordination of the operational working group of posyandu in the revitalization of posyandu in Bandung regency has not run as expected so it is interesting to be researched by the author. The research method used by the authors in this study is qualitative research method with the aim to understand, analyze and explain various aspects of coordination in the revitalization of posyandu in Bandung Regency. The theory put forward by Bose (2012) is used as a reference (guidance) in this study, namely six effective coordination techniques, namely clear objectives, clear lines of authority and responsibility, appropriate and sustainable programs and policies, cooperation, effective communication and effective leadership and supervision. The results of the research showed that the coordination that has been done by the parties involved in the operational working group in the revitalization of posyandu in Bandung Regency already has a clear purpose as well as a clear division of duties and authorities. In other techniques, namely appropriate and sustainable programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision are not good enough to be implemented.