ABSTRAK Beban anggaran negara akibat korupsi yang dilakukan para PNS yang belum dipecat telah menjadi sorotan utama pemberitaan media massa nasional, termasuk menjadi hot issue di media sosial. Merdeka.com adalah salah satu media sosial yang ikut memberitakan kasus korupsi para aktor birokrasi tersebut. Pemberitaan Merdeka.com dalam kasus korupsi PNS cenderung memberi framing negatif pada sikap pemerintah. Kajian ini ditujukan untuk melihat framing pemberitaan Merdeka.com terkait kasus tindak pidana korupsi PNS. Kajian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Motode analisis yang digunakan adalah model framing Gamson-Modiglinai dengan teknik analisis deskiptif-interpretif, dan metode pengumpulan data dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberitaan Merdeka.com menempatkan pemerintah pada posisi negatif sebagai dampak dari ketidakjelasan sikap para pejabatnya dalam menindak tegas PNS pelaku tindak pidana korupsi (tipikor). Perangkat framing (framing device) dan perangkat penalaran (reasoning device) yang digunakan Merdeka.com lebih banyak menonjolkan pernyataan bernada permisif terkait sikap pemerintah dan para pejabatnya atas kasus korupsi yang membelit institusinya. Di sisi lain, pihak pemerintah yang ditampilkan sebagai narasumber (baik ditinjau dari sisi methapors, catchphrases, exemplars, dan depictions maupun dari sisi roots, appeals to principle, dan consequence) juga terlihat defensif dalam memberi solusi atas wacana tipikor yang dilakukan para PNS. Kata kunci: Korupsi PNS, analisis framing, ketidakjelasan sikap pemerintah. ABSTRACT The burden of the state budget due to corruption by unscrupted civil servants has been the main focus of national mass media coverage, including being a hot issues on social media. Merdeka.com is one of the social media that has contributed to the corruption of the bureaucratic actors. News on Merdeka.com in corruption cases of civil servants tends to give a negative framing on the attitude of the government.This study was aimed at looking at the framing of the news of Merdeka.com regarding cases of civil servant corruption. This study uses a constructivist paradigm with a qualitative approach. The analytical method used is the Gamson-Modiglinai framing model with deskiptif-interpretive analysis techniques, and documentation data collection methods. The results of the analysis show that the news of Merdeka.com put the government in a negative position as a result of the unclear attitude of the officials in taking firm action against PNS perpetrators of corruption. The framing device and the reasoning device used by Merdeka.com emphasize more permissive statements regarding the attitude of the government and its officials over corruption cases that surround their institutions. On the other hand, the government shown as a resource person (both in terms of methapors, catchphrases, exemplars, and depictions as well as roots, appeals to principle, and consequence) also looks defensive in providing solutions to the corruption discourse carried out by civil servants. Keywords: Public servant corruption, framing analysis, unclear attitude of the government.
CITATION STYLE
Launa, L. (2019). KONSTRUKSI PEMBERITAAN KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi, 2(1), 98–111. https://doi.org/10.17933/diakom.v2i1.36
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.