Strategi pencapaian pelanggan mobile broadband di daerah perdesaan tahun 2019 (The strategy of mobile broadband subscriber achievement in rural areas in 2019)

Abstract

Indonesian government has a target to provide internet access to all Indonesian people, including in rural areas. For telecommunication provider, rural areas is less profitable because the number of customers are not comparable with the investment cost incurred. This study was conducted by doing survey in four villages namely Cangkringan, Hambalang, Purwasari, and Kondasatu to determine the condition of the people associated with the development of the internet. The results of the survey showed that 18.14% people use the mobile phone for voice communication, 16.88% for SMS, and only 3.80% for using internet. Villagers have not used the internet service optimally yet. The reason is lack of infrastructure and public awareness relating to the usefulness of the internet. Viewpoints from telco operators, Mastel Indonesia and BRTI were obtained through Focus Group Discussion (FGD). Triangulation between survey data and FGD provide strategy that should be carried out by the government and private sector through the development of ecosystem to rural communities. In addition, the government can do intervention through the optimization of the use of spectrum frequencies fees and the Universal Service Obligation (USO) funding schemes to develop mobile broadband infrastructure. Pemerintah Indonesia memiliki target untuk memberikan akses internet kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk di daerah perdesaan. Daerah perdesaan bagi penyelenggara telekomunikasi kurang memberikan keuntungan karena jumlah pelanggan tidak sebanding dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Survei dalam penelitian ini dilakukan di empat desa yaitu Cangkringan, Hambalang, Purwosari dan Kondasatu untuk mengetahui hubungan kondisi masyarakat dengan internet. Hasil survei menunjukkan penggunaan handphone adalah 18,14% untuk telepon, 16,88% untuk SMS dan hanya 3,80% untuk internet. Analisis deskriptif dari data tersebut adalah masyarakat di desa masih belum menggunakan layanan internet secara optimal. Alasannya adalah keterbatasan infrastruktur dan belum ada kesadaran masyarakat. Sudut pandang operator telekomunikasi, mastel Indonesia dan BRTI diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD). Triangulasi data survei dan hasil FGD menghasilkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta melalui pengembangan ekosistem untuk masyarakat perdesaan. Selain itu, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui optimalisasi penggunaan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan skema pendanaan Universal Service Obligation (USO) untuk pengembangan infrastruktur pitlebar bergerak