Penerapan Kebijakan Urban Farming Pada Bangunan Hunian Vertikal Di Surabaya Sebagai Bagian Dari Sistem Ketahanan Pangan.

Abstract

Lahan pertanian dewasa ini semakin berkurang yang disebabkan oleh pertumbuhan bangunan, sehingga berdampak bagi berkurangnya lahan bercocok tanam dan juga menimbulkan dampak lingkungan. Hal-hal tersebut merupakan inti dari pola kebijakan dalam pada pemerintah daerah yang berbasis pertanian di kawasan kota (Urban Agriculture).  Kota Surabaya yang merupakan kota terpadat kedua di Indonesia, memiliki potensi terjadinya overpopulasi yang akan berdampak pada ketersediaan bahan pangan. Pada tahun 2010 kota Surabaya memiliki jumlah penduduk 2.806.306 jiwa Luas lahan pertanian kota Surabaya saat ini mencapai 1.400 hektar, berkurang 300 hektar dari tahun 2015. Urban Farming adalah bentuk pertanian perkotaan menanam makanan di daerah perkotaan di darat, biasanya di halaman belakang atau di tanah kosong ataupun didalam gedung, tetapi terkadang ruang terabaikan seperti median jalan, yang biasanya tidak didedikasikan untuk memproduksi makanan. Hunian vertikal yang menjadi tujuan urban farming ini disebabkan oleh pemikiran bahwa hunian vertikal adalah bangunan dengan penghuni banyak/padat hampir sekitar 12-24m2 bangunan perpenghuni dan hampir setiap kegiatan kehidupan penghuninya berada pada gedung tersebut mulai, bersanitasi, makan minum, tidur berkegiatan sehari-hari, bahkan sampai kegiatan sosial juga dilakukan pada gedung tersebut. Sampai hari ini belum ada produk kebijakan baik berupa keputusan maupun  peraturan daerah  di Surabaya terkait masalah kewajiban urban farming pada bangunan hunian vertikal. Beberapa produk keputusan dan peraturan daerah sebelumnya lebih menyangkut masalah urban farming secara umum dan ketahanan pangan. Mengingat pentingnya kebijakan mengenai kewajiban urban farming pada bangunan hunian vertikal pada permasalahan ketahanan pangan pada tahun-tahun mendatang maka kebijakan ini perlu segera diluncurkan sebelum permasalahan ketahanan pangan muncul di Kota Surabaya.