PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO

Abstract

Abstrak Ketidaksinkronan regulasi terkait status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero, kenyataannya telah menimbulkan kesulitan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi serta langkah penyelesaian tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN Persero. Asas ultimum remedium sebagai asas yang paling fundamental dalam hukum pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN Persero dengan menekankan pada penyelesaian melalui hukum perdata dan hukum administrasi. Selanjutnya, sebagai upaya mengatasi ketidaksinkronan regulasi, Kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN harus diperlakukan sebagai aturan khusus (lex specialis), sehingga berdasar adagium lex specialis derograt legi generale, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN harus menjadi dasar penyelesaiannya. Kemudian dikaitkan dengan waktu pengundangannya atau pemberlakuannya, undang-undang tersebut diundangkan lebih belakangan, maka berdasar adagium lex posteriori derograt legi priori, undang-undang BUMN dimaksud harus menjadi dasar hukumnya. Abstract Unsynchronized regulation related status of state finances in BUMN Persero, in fact, created trouble to determine whether there is any corruption as well as steps to resolve corruption in BUMN Persero. Ultimum remedium as the most fundamental principle of the criminal law may be applied to acts of corruption that occurred in BUMN Persero with emphasis on the settlement through civil law and administrative law. Furthermore, to resolve unsynchronized regulation, state assets that separated in BUMN have to be treated as a special rule so that based on lex specialis derograt legi generale adage, The Law Number 19/2003 have to be a basic solution. Afterwards related to its enactment time The Law Number 19/2003 was enacted more recently, then based on lex posteriori derograt legi priori adage, The Law Number 19/2003 have to be a legal basis.