Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan strategi penanggulangan kemiskinan apa yang digunakan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori dari Ansell and Gash (2007) sebagai dasar kajian dalam peneliian ini. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verivikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa coolaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan belum berjalan secara efektif dilihat dari kondisi awal, design institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi disebabkan belum adanya keseragaman standar dan persepsi mengenai masyarakat miskin. Bupati selaku penanggung jawab dan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan merujuk pada kerangka kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dipandang perlu adanya penyamaan persepsi tentang standar masyarakat miskin di tingkat pusat dan daerah serta sinkronisasi data masyarakat miskin secara periodik sehingga terjamin kevalidannya. Kata kunci : coolaborative governance, kemiskinan, Bangkalan
CITATION STYLE
Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, S., & Simangungsong, F. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 13(1), 66–67. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.